Kepatuhan Pajak Masih Rendah

DENPASAR – Menjelang berakhirnya masa penyetoran surat pemberitahuan pajak (SPT) pada 31 Maret mendatang, jumlah SPT yang telah diterima Kanwil Pajak Bali masih minim. Kepatuhan wajib pajak di wilayah pajak Bali Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih rendah.

Jumlah wajib pajak yang tercatat pada Ditjen Pajak Wilayah Bali NTB dan NTT mencapai 180.000. Namun hingga akhir pekan ini, jumlah SPT yang diterima belum mencapai separuhnya.

Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bali I Gde Putu Suartha mengakui tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali selama ini masih rendah. Pada tahun 2007 lalu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali hanya sebesar 40%. ”Tahun lalu saja hanya 40% wajib pajak yang menyetor SPT. Saya rasa tahun ini tidak akan jauh berbeda,” ujar Suartha di sela-sela peresmian klinik perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar kemarin.

Klinik perpajakan dibuka Komite Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Udayana untuk membuka ruang konsultasi pajak bagi wajib pajak di Bali. Klinik yang terletak di Jalan Diponegoro Denpasar tersebut akan melayani wajib pajak tanpa biaya alias gratis.

Menurut Suartha, keberadaan klinik perpajakan diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Bali. Pasalnya keberadaan account representative (AR), staf yang bertugas memberi konsultasi pajak, sangat terbatas.

Ditjen pajak Bali saat ini memiliki 80 orang AR. Dengan total 180.000 wajib pajak, AR diharuskan melayani sebanyak 2.500 wajib pajak. “Dan ini tidak mungkin. Idealnya, satu AR hanya dapat melayani 25 orang,” jelas Suartha.

Suartha berharap akan semakin banyak pihak-pihak yang membangun klinik sejenis, guna membantu wajib pajak mengisi SPT. “Dalam pelaporan pajak, kami harapkan ada kesadaran wajib pajak. Kalau ada lebih banyak klinik, akan mempermudah wajib pajak,” tambahnya.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana I Wayan Ramantha berharap masyarakat bisa merepon positif keberadaan klinik pajak FE-Unud. Menurut Ramantha, minimnya kepatuhan wajib pajak melakukan pelaporan pajak tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan masyarakat.

Dikatakan, banyak masyarakat yang belum mengerti dengan prosedur perpajakan. “Kalau sudah mengerti, saya optimis masyarakat akan patuh dengan kewajiban perpajakannya,” tambahnya. [ni komang erviani]

 

About erviani

Jatuh cinta dengan dunia jurnalistik sejak bergabung dengan Lembaga Pers Mahasiswa Indikator, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sempat bekerja untuk Harian Warta Bali, 2003 - 2005, Koresponden Majalah GATRA untuk wilayah Bali, anggota redaksi Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL, TPI, dan Koran Seputar Indonesia. Menulis lepas kini menjadi aktivitas keseharian. Kini aktif sebagai kontributor untuk beberapa media yakni Bali Daily-The Jakarta Post, Mongabay Indonesia, dan Khabat Southeast Asia.
This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s