Smart Card Dikhawatirkan Hambat VIY

Okezone – Rabu, 26 Maret 2008 – 16:55 wib

DENPASAR – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya akan menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.

Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. “Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti,” tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).

Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. “Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata,” keluhnya.

Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.

Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. “Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin,” tegas bapak tiga anak itu.

Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. “Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low,” tambahnya.

Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut. (Ni Komang Erviani/Sindo/mbs)

About erviani

Jatuh cinta dengan dunia jurnalistik sejak bergabung dengan Lembaga Pers Mahasiswa Indikator, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sempat bekerja untuk Harian Warta Bali, 2003 - 2005, Koresponden Majalah GATRA untuk wilayah Bali, anggota redaksi Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL, TPI, dan Koran Seputar Indonesia. Menulis lepas kini menjadi aktivitas keseharian. Kini aktif sebagai kontributor untuk beberapa media yakni Bali Daily-The Jakarta Post, Mongabay Indonesia, dan Khabat Southeast Asia.
This entry was posted in Ekonomi, Pariwisata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s