Bali Tidak Akan Laksanakan UU Pornografi

Seputar Indonesia. Saturday, 01 November 2008
DENPASAR (SINDO) – Masyarakat dan Pemerintah Bali sepakat untuk tidak akan melaksanakan Undang-Undang (UU) Pornografi yang baru disahkan DPR pada Kamis (30/10) lalu.

Pernyataan penolakan disampaikan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa. ”Kami menghormati keputusan mengesahkan undangundang ini, tapi kita tidak dapat melakukan ini. Secara filosofis dan sosiologis,kami tidak bisa melaksanakan ini,” ungkap Made Mangku Pastika seusai bertemu Ida Bagus Putu Wesnawa yang membahas undang-undang tersebut di Gedung DPRD Bali, Denpasar,kemarin.

Pertemuan selama sekitar dua jam itu menghasilkan pernyataan sikap rakyat Bali yang atas nama Gubernur dan Ketua DPRD Bali. Mangku Pastika juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Bali agar tetap menjaga suasana kondusif. Ida Bagus Putu Wesnawa menyatakan telah menampung semua aspirasi masyarakat Bali yangtegasmenolak.

”Karenamentok, kami tidak bisa melaksanakan. Kami tidak dapat melaksanakan undang-undang ini,”katanya. Wesnawa juga optimistis aparat kepolisian di Bali tidak akan seenaknya melakukanpenegakan hukum atas nama UU Pornografi.”Saya yakin mereka akan melihat kondisi sosiologis masyarakat Bali,”tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan dua surat resmi terkait penolakan terhadap RUU Pornografi (saat itu masih berupa rancangan) pada 16 Maret 2006 dan 6 Oktober 2008 lalu.DPRD Bali juga telah mengeluarkan dua surat resmi penolakan RUU Pornografi yang dikeluarkan pada 15 Maret 2006 dan 15 September 2008.

Sementara itu,organisasi Komponen Rakyat Bali (KRB) akan secepatnya menyampaikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas diberlakukannya UU Pornografi. Koordinator KRB IG Ngurah Harta menyatakan, dalam menyampaikan judicial review, mereka akan didampingi penasihat hukum, Dewa Palguna, yang juga mantan hakim MK.

Dewa Palguna di tempat terpisah menyebutkan dirinya siap ambil bagian dalam pengajuan judicial review ke MK atas pemberlakuan UU Pornografi. ”Sejak dalam tahap sosialisasi, UU yang dinilai dapat menyulut disintegrasi bangsa itu telah banyak ditolak rakyat,”katanya.

Menanggapi sikap dari pemerintah daerah Bali,anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Azlaini Agus menyatakan, dalam konsep negara kesatuan setiap aturan berlaku bagi semua warga negara dan telah melalui sebuah proses diskusi dan argumentasi yang panjang.

”Tidak ada yang bisa menolak aturan seperti itu.Setiap warga di mana pun harus melaksanakannya,” ujar Azlaini kepada SINDO tadi malam. Azlaini menyarankan pihak yang menolak diundangkannya aturan mengenai pornografi untuk meminta uji materi ke MK. Menurut dia, UU Pornografi disahkan bukan didasarkan keinginan kelompok tertentu.

Sehingga sikap menolak pelaksanaan undang-undang tersebut dianggap tidak relevan dan tidak perlu dilakukan. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan UU Pornografi yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu telah melalui proses legislasi yang benar.

Lukman membantah bahwa prosespembuatanundangundang tersebut tidak mendengarkan aspirasi daerah. “Tidak ada satu pun produk undang-undang yang dapat memuaskan semua pihak, karena masih banyak juga yang berpandangan pentingnya undang-undang tersebut. Yang menolak terlalu dihantui kekhawatiran berlebih,” ujarnya.

Pengamat media dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, menilai penolakan sejumlah pihak di Bali untuk menerapkan UU Pornografi sebagai kekhawatiran yang berlebih.“Kalau yang mereka persoalkan bahwa undangundang itu akan mengancam adat-istiadat, pakaian bikini, atau pakaian sehari-hari mereka, itu tidak ada dalam undang-undang.

Jadi (mestinya masyarakat Bali) tidak perlu khawatir,” ujar Ade kepada SINDO tadi malam. Ade meminta pemerintah daerah Bali melakukan pengawasan dan memberi penjelasan tentang UU Pornografi kepada masyarakat. “Karena aturan itu seharusnya mengikat. Jadi perlu dipahami isi undang-undang itu,”katanya. (ni komang erviani/ rd kandi/pasti liberti)

About erviani

Jatuh cinta dengan dunia jurnalistik sejak bergabung dengan Lembaga Pers Mahasiswa Indikator, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sempat bekerja untuk Harian Warta Bali, 2003 - 2005, Koresponden Majalah GATRA untuk wilayah Bali, anggota redaksi Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL, TPI, dan Koran Seputar Indonesia. Menulis lepas kini menjadi aktivitas keseharian. Kini aktif sebagai kontributor untuk beberapa media yakni Bali Daily-The Jakarta Post, Mongabay Indonesia, dan Khabat Southeast Asia.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s